KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara
Pengadaan jasa lainnya dengan e-lelang prakualifikasi; SDP E-Proc berdasarkan Perka LKPP Nomor 14, 15, dan 18 Tahun 2012 serta khusus kontruksi berdasarkan Permen PU 7/2011 (Versi Text/Doc), yang disusun oleh Khalid Mustafa. SBD Pengadaan Barang Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Gugur Kontrak Lumpsum E-Proc
Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Kepala LKPP: Singkatan Jenis: Nomor: 19: Tahun: 2015: Tanggal Diundangkan: Rabu, 26 Agustus 2015: Diunduh Sebanyak: 5.536 kali: Tipe DokumenTanggal Diundangkan. Jumat, 08 Juni 2018. Status Peraturan. Status. Diubah oleh : Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Diunduh Sebanyak. 98.926 kali. Tipe Dokumen. PERPRES No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perka LKPP No 22 Tahun 2015 sendiri diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa, dan Pembangunan . 195 304 203 48 95 346 203 434